Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja Bag. II

Sebelum menggunakan kata TANA TORAJA, Tana Toraja terkenal dengan nama TONDOK LEPONGAN BULAN TANA MATARI’ ALLO, yang berarti NEGERI DENGAN BENTUK PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN YANG MERUPAKAN SUATU KESATUAN YANG UTUH - BULAT BAGAIKAN BULAN DAN MATAHARI.

Kata TANA TORAJA baru dikenal sejak Abad ke-17 yaitu sejak daerah ini mengadakan hubungan dengan beberapa tetangga di daerah Bugis: Bone, Sidenreng dan Luwu.

Ada beberapa pendapat mengenai arti kata TORAJA antara lain dari bahasa Bugis: TO = Orang, dan RIAJA = DARI UTARA. Ada pula yang berpendapat bahwa TO RIAJA berarti Orang Dari Barat. Begitu menurut pendapat dari Luwu pada permulaan Abad ke-19 ketika penjajah mulai merentangkan sayapnya ke daerah pedalaman Sulawesi Selatan.

Tahun 1906 pasukan penjajah tiba di Rantepao dan Makale melalui Palopo. Ketika penjajah itu tiba di Rantepao dan Makale, mereka dihadapi dengan gigih oleh beberapa pemimpin Toraja antara lain: PONGTIKU, BOMBING, WA’SARURAN yang menimbulkan banyak korban di pihak penjajah.

Pemerintah Hindia Belanda mulai menyusun pemerintahannya yang terdiri dari DISTRIK, BUA’ dan KAMPUNG yang masing-masing dipimpin oleh penguasa setempat (Puang, Parengnge’ dan Ma’dika).

Setelah 19 tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah ini, Tana Toraja dijadikan sebagai ONDERAFDELING di bawah SELFBESTUUR Luwu di Palopo yang terdiri dari 32 LANSCHAAP dan 410 Kampung dan sebagai CONTROLEUUR yang pertama ialah: H. T. MANTING.

Pada 8 Oktober 1946 dengan besluit LTTG tanggal 8 Oktober 1946 Nomor 5 (Stbld. 1946 Nomor 105) ONDERAFDELING Makale/Rantepao dipisahkan dari Swapraja yang berdiri sendiri di bawah satu pemerintahan yang disebut TONGKONAN ADA’.

Pada saat Pemerintahan berbentuk Serikat (RIS) tahun 1946 TONGKONAN ADA’ diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 orang dibantu oleh satu badan yaitu KOMITE NASIONAL INDONESIA (KNI) yang beranggotakan 15 orang.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Nomor 482, Pemerintah Darurat dibubarkan dan pada tanggal 21 Pebruari 1952 diadakan serah terima Pemerintahan kepada Pemerintahan Negeri (KPN) Makale/Rantepao yaitu kepada Wedanan ANDI ACHMAD. Dan pada saat itu wilayah yang terdiri dari 32 Distrik, 410 Kampung dirubah menjadi 15 Distrik dan 133 Kampung.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama LAKITTA.

Pada Tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A. Administrasi Pemerintahan berubah dengan penghapusan Sistim Distrik dan pembentukan Pemerintahan Kecamatan.

Makale ibu kota Tana Toraja.

Tana Toraja pada waktu itu terdiri atas 15 Distrik dengan 410 Kampung berubah menjadi 9 Kecamatan dengan 135 Kampung. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 450/XII/1965 tanggal 20 Desember 1965 diadakan pembentukan Desa Gaya Baru.

Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tentang pembentukan Desa Gaya Baru tersebut, ditetapkanlah SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967 tanggal 7 September 1967 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebanyak 65 Desa Gaya Baru yang terdiri dari 180 Kampung dengan perincian sebagai berikut:

Kecamatan Makale 7 Desa 20 Kampung

Kecamatan Sangalla' 4 Desa     8 Kampung

Kecamatan Mengkendek 6 Desa   20 Kampung

Kecamatan Saluputti 10 Desa   25 Kampung

Kecamatan Bonggakaradeng 4 Desa   15 Kampung

Kecamatan Rantepao 4 Desa   18 Kampung

Kecamatan Sanggalangi' 9 Desa   40 Kampung

Kecamatan Sesean       11 Desa   18 Kampung

Kecamatan Rindingallo        10 Desa   22 Kampung

  Total 65 Desa 180 Kampung

Berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, dari 65 Desa Gaya Baru tersebut berubah menjadi 45 Desa dan 20 Kelurahan.

Selanjutnya dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 169 Tahun 1983 tanggal 26 September 1983 dibentuklah Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan. Pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersebut, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 dari 65 Desa dan Kelurahan tersebut dibentuk lagi 18 Desa Persiapan yang selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 168/XI/1982 tanggal 29 Nopember 1982, 18 Desa Persiapan tersebut menjadi Desa Defenitif.

Pembentukan wilayah kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988, telah dibentuk sebuah wilayah kerja pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah Utara meliputi Kecamatan Rantepao, Kecamatan Sanggalangi’, Kecamatan Sesean dan Kecamatan Rindingallo.

Selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1102/IX/1989 tanggal 11 September 1989 dari 63 Desa tersebut, dimekarkan lagi 8 Desa Persiapan yang selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 769/VI/1991 tanggal 20 Juni 1991 dari 8 Desa Persiapan tersebut ditetapkan sebagai Desa Defenitif.

Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 601/V/1992 tanggal 21 Mei 1992 telah disahkan 22 Kelurahan Persiapan.

Dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 78/II/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 telah dibentuk 4 Perwakilan Kecamatan, yaitu:

    - Perwakilan Kecamatan Rantetayo

    - Perwakilan Kecamatan Tondon Nanggala

    - Perwakilan Kecamatan Simbuang

    - Perwakilan Kecamatan Sa’dan Balusu

Selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 954/XI/1998 tanggal 14 Desember 1998 dibentuk lagi 2 Kecamatan Perwakilan yaitu:

    - Perwakilan Kecamatan Bittuang

    - Perwakilan Kecamatan Buntao’ Rantebua

Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 68/II/1995 tanggal 20 Pebruari 1995 dari 22 Kelurahan Persiapan telah disahkan 15 Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Defenitif, yang selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 442/1996 tanggal 17 September 1996 telah disahkan 7 Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Defenitif.

Dari sejumlah Desa/Kelurahan Defenitif tersebut dimekarkan lagi 104 Desa Persiapan dan 10 Kelurahan Persiapan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 771/X/1996 tanggal 9 Oktober 1996 dibentuk lagi 15 Desa Persiapan.

Selanjutnya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 162/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997, 10 Kelurahan disahkan menjadi Kelurahan Defenitif dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 163/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 ke 104 Desa Persiapan disahkan menjadi Desa Defenitif.

Dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 Tanggal 29 Desember 2000 maka 6 Kecamatan Perwakilan menjadi Defenitif sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja menjadi 15 Kecamatan. Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tanggal 11 April 2001 maka dari 238 Desa yang ada di Kabupaten Tana Toraja berobah nama menjadi Lembang serta ada yang mengalami penggabungan. Sekarang Kecamatan mekar lagi menjadi 29 Kecamatan, 73 Kelurahan dan 195 Lembang.

Salah satu pesona Tana Toraja.

Dikarenakan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan didaerah yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor  18 tahun 2000, Kabupaten Tana Toraja saat ini terdiri atas 40 Kecamatan, 87 Kelurahan dan 223 Lembang.

Berdasarkan aspirasi yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat serta adanya dukungan dan keinginan politik pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan dukungan dari berbagai pihak, maka melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 21 juli 2008, ditetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan  yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 101.

Dengan demikian secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Tana Toraja  terbagi menjadi dua, yakni Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonomi baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Nopember 2008, yang maka luas Kabupaten Tana Toraja setelah mengalami pemekaran menjadi 2.054,3 Km⒉yang terdiri dari 19 Kecamatan112 Lembang dan 47 Kelurahan.

NAMA-NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA:

1 LAKITTA                  Kepala Daerah Tana Toraja                                     1-3- 1957 s/d 23-7-1958

2 S.J. SARUNGNGU DPD merangkap Wakil Kepala Daerah Tana Toraja    23-7-1958 s/d 21-10-1958

3 D.S. RANTESALU Wakil Ketua DPD/Kepala Daerah Tana Toraja     21-10-1958 s/d 15-5-1959

4 B.A. SIMATUPANG Kepala Daerah Swatantra Tk II Tana Toraja             15-5-1959 s/d 12-7-1960

5 H.L. LETHE                 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja     12-7-1960 s/d 24-3-1963

6 A.J.K. ANDI LOLO Pelaksana Tugas Jabatan BKDH Tk II Tana Toraja     24-3-1963 s/d 11-1-1964

7 D.S RANTESALU        Bupati KDH Tk II Tana Toraja                             11-1-1964 s/d 25-6-1966

8 A. TAMPUBOLON Bupati KDH Tk II Tana Toraja                             25-6-1966 s/d 4-9-1972

9 A. TAMPUBOLON Pj. BKDH Tk II Tana Toraja                                     4-9-1972 s/d 11-4-1973

10 DRS. NUSU’ LEPONG BULAN Pj. BKDH Tk II Tana Toraja                     11-4-1973 s/d 24-1-1974

11 A.J.K. ANDI LOLO Bupati KDH Tk II Tana Toraja                             24-1-1974 s/d 6-6-1979

12 A.J.K. ANDI LOLO Bupati KDH Tk II Tana Toraja                             6-6-1979 s/d 4-7-1984

13 A.J.K. ANDI LOLO Pj. BKDH Tk II Tana Toraja                                      4-7-1984 s/d 3-12-1984

14 A. JACOBS                Bupati KDH Tk II Tana Toraja                              3-12-1984 s/d 2-12-1989

15 DR. T.R. ANDI LOLO Bupati KDH Tk II Tana Toraja                              2-12-1989 s/d 12-1-1995

16 DRS TARSIS KODRAT Bupati KDH Tk II Tana Toraja                              12-1-1995 s/d 12-1-2000

17 ABBAS SABBI, SH Plh. Bupati Tana Toraja                                      12-1-2000 s/d 5-8-2000

18 J.A. SITURU, SH Bupati Tana Toraja                                              5-8-2000 s/d 5-8-2005

19 J.A. SITURU, SH Plt. Bupati Tana Toraja                                      6-8-2005 s/d 12-8-2005

20 H.B. AMIRUDDIN MAULA Plt. Bupati Tana Toraja                              13-8-2005 s/d 15-9-2005

21 J.A. SITURU, SH Bupati Tana Toraja                                              15-9-2005 s/d 15-9-2010

22 THEOFILUS ALLORERUNG, SE Bupati Tana Toraja                              27-9-2010 sampai sekarang



Baca Sebelumnya di:

Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja Bag. I

Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja Bag. I

Peta Tana Toraja.

Munculnya Gagasan

Pada Maret 1995, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja mengemukakan ide tentang perlunya diadakan seminar sejarah Toraja dalam rangka menentukan Hari Jadi Toraja. Pemikiran tersebut mula-mula disampaikan kepada beberapa pejabat dan tokoh masyarakat yang ternyata ditanggapi secara serius. 

Berbagai masukan diperoleh, baik yang bernada positif maupun yang negatif. Upaya ini perlu karena bila mengacu pada pengalaman Daerah Tk I dan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi Selatan, penentuan Hari Jadi itu penting dalam rangka mendorong tekad untuk mencari momentum yang tepat dan strategis bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama untuk bergerak dinamis dalam Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung di daerah ini.

Proses Perumusan

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-51 Republik Indonesia tahun 1995, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja dalam rapat panitia, menyampaikan agar seminar tentang sejarah Toraja dan Hari Jadi Toraja dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi RI.

Gunung Kandora.

Ka. Kandep. Dikbud. Tk II Tana Toraja ditugaskan untuk melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu diadakanlah seminar pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1995 dengan menghadirkan para pakar/tokoh budaya dan tokoh-tokoh masyarakat dari 9 Kecamatan. Para utusan dari Kecamatan-Kecamatan itu diwajibkan membawakan makalah tentang perkembangan Sejarah, Aluk (Agama), Adat dan Budaya di wilayah masing-masing.

Pada acara pembukaan, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja menyampaikan bahwa keberadaan wahana Hari Jadi Toraja diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan jajaran Pemerintah Daerah serta mendorong tumbuhnya semangat juang untuk mengemban tugas bersama dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai pertimbangan dan masukan disampaikan oleh peserta seminar, antara lain peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah masyarakat Toraja dan Sulawesi Selatan pada umumnya, serta mengambil perbandingan dari Daerah Tk I dan beberapa Daerah Tk II di Sulawesi Selatan, seperti: Sinjai, Bone, Luwu’, Gowa dan Selayar tentang Hari Jadi Daerah itu masing-masing.

Dalam seminar dibentuklah tim perumus untuk merumuskan hasil akhir produk seminar. Tim ini mengadakan rapat sebanyak enam kali dan menghasilkan kesimpulan seminar tentang Hari Jadi Toraja. Dalam kesimpulan tersebut diajukanlah dua point rumusan yang merupakan alternatif menyangkut Tanggal, Bulan dan Tahun Jadi Toraja yang merujuk pada kearifan budaya nenek moyang (nenek todolo) dan semangat juang yang telah dipersembahkan oleh masyarakat Toraja dalam perjalanan panjang Sejarah bangsa.

Rumusan itu memuat berbagai peristiwa sebagai puncak kejadian penting di Tana Toraja yang layak dipertimbangkan oleh Bupati dan selanjutnya diusulkan ke Legislatif untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Rumusan itu ialah bahwa:

1. Tanggal 8 September 1710

Tanggal 8 September merujuk pada akhir serangan umum Pahlawan Pong Tiku terhadap pertahanan tentara Belanda di beberapa tempat.

Tahun 1710 merujuk pada Basse Malua’ (Perjanjian Malua’) dimana terjadi Perjanjian Perdamaian Abadi yang merupakan simbol persatuan dan kesatuan antara To Lepongan Bulan Tana Matari’ Allo dengan Kerajaan Bone.

2. Tanggal 26 Agustus 1247

Tanggal 26 Agustus mengacu pada semangat juang Pahlawan Pong Tiku dalam memulai serangan umum terhadap pertahanan tentara Belanda yang menimbulkan banyak korban dan menyebabkan lumpuhnya pertahanan Belanda di beberapa tempat.

Tahun 1247 mengacu pada Budaya, Aluk dan Ada’ yaitu penyebaran Aluk Sanda Pitunna di Tana Toraja. Sanda Pitunna adalah suatu sistim religi yang menjadi sumber kebudayaan dan pandangan hidup masyarakat Toraja yang merupakan faktor penentu eksistensi dan jati diri masyarakat Toraja sejak awal abad ke-13.

Proses Penetapan

Penetapan Hari Jadi Toraja sebagai produk Pemerintah Daerah mengalami proses pembahasan yang cukup ketat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tk II Tana Toraja.

Proses pembahasan dilakukan bukan hanya dalam sidang tetapi juga dengan menugaskan pihak Eksekutif untuk meminta pendapat para ilmuwan dalam rangka konfirmasi mengenai Hari Jadi yang merujuk pada penyebarluasan Aluk Sanda Pitunna itu. Para pakar itu adalah antara lain Prof DR Mattulada, Prof DR Mangemba, Prof DR Salombe’, Prof DR Ny. M. Paranoan, Bpk Yulius Tiranda, DR Stanislaus Sandarupa.

Hamparan Persawahan.

Berbagai rapat pembahasan dilakukan di DPRD dan berlangsung dalam suasana yang cukup hangat. Silang pendapat sering terjadi namun akhirnya tercipta musyawarah dan mufakat. Kesepakatan diambil berdasarkan suatu gambaran komparatif yang diberikan oleh para pakar yang menunjuk permulaan Abad ke-13 sebagai titik tolak Tahun Jadi Toraja. Sejak penyebaran Aluk Sanda Pitunna di Toraja secara umum dapat diketahui bahwa para To Manurun mulai menyebar ke Sulawesi Selatan pada permulaan Abad ke-13. 

Berdasarkan beberapa silsilah yang dimiliki beberapa tokoh masyarakat, antara lain: Sangalla’, Kesu’, Mengkendek, Sesean, Saluputti dan Rindingallo ditemukan bahwa sampai sekarang sudah ada 25 generasi sejak periode Tangdilino, Pasontik dan Pongkapadang (Penyebar Aluk Sanda Pitunna). Ketiga tokoh tersebut beserta anak-anaknya, selain mengembangkan Aluk dan Ada’ ke seluruh wilayah Tondok Lepongan Bulan Tana Matari’ Allo, mereka juga menggerakkan masyarakat membangun tondok (Manglili’ Tondok). Penyebaran dan pelestarian Aluk dan Ada’ dikembangkan melalui pranata Tongkonan di wilayah masing-masing. 

Setiap Panglili’ Tondok membentuk Tongkonan sebagai pusat pemerintahan dan pelaksanaan ritus-ritus (Aluk). Berdasarkan penyebaran Aluk Sanda Pitunna tersebut, yang kemudian menjadi sumber budaya dan falsafah hidup masyarakat Lepongan Bulan Tondok Matari’ Allo, maka Aluk dipandang sebagai landasan yang kokoh dalam menentukan titik awal keberadaan masyarakat di wilayah Lepongan Bulan Tana Matari’ Allo.

Bersambung ke:
Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja Bag. II

Source : tanatorajakab.go.id

Photos : google